Pilih mana, peraturan untuk rakyat atau sebaliknya.

Kepada penerima 

Bila ada wktu luang mohon dibaca dan komentarnya. terima kasih

Setiap rumah mempunyai aturan sendiri-sendiri dan penekanan juga berbeda-beda walaupun ada kemiripan, kesemuanya itu untuk kepentingan para anggotanya dan yang terkait,. Hal yang sama juga terdapat di organisasi pemerintah, swasta, dan lain-lain. Jadi peraturan itu wajar-wajar saja.

Di lain pihak peraturan adalah buatan manusia, sehingga timbul pertanyaan,  apakah suatu peraturan masih relevan dengan kemajuan organisasinya. Jawabannya mungkin ya,  mungkin  tidak. Tapi perhatikanlah masalah yang timbul di Tunisia, Mesir, Afganistan, Indonesia dan negara lainnya. Bisakah suatu peraturan disesuaikan agar memenuhi perkembangan suatu organisasi secara objektif ?  Sudah tentu bisa, tapi ada harga yang harus dibayar, mau cepat atau lambat. Hal semacam ini pernah terjadi sejak dahulu kala hingga sekarang, bahkan Yesus sendiri mengalami hal yang demikian, yaitu yang berhubungan dengan hari Sabat. Siapa yang bekerja dihari Sabat dihukum mati, sehingga orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus (Mat.12:14)

Pembahasan mengenai peraturan Hari Sabat

Bangsa Israel keluar dari Mesir melalui perjalanannya di padang pasir, pada tahap ini Tuhan memproses bangsa Israel, yaitu  merubah mental bangsa Israel, (Firman Allah Kel.20:1-17) dari bangsa budak menjadi manusia merdeka. Fiman Allah ini secara tegas menjelaskan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia, supaya bangsa Israel mematuhinya dan melaksanakannya.     

Dalam firman Allah (Kel.20:1-17, mengenai 10 perintah Allah) ada terselip penjelasan mengenai hari Sabat (Kel.31:12-17), yang antara lain peringatan untuk mengkuduskan hari Sabat, siapa yang melanggarnya dihukum mati. Ternyata makna dari firman Allah ini bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi berlaku untuk semua bangsa di dunia ini, jadi makna firman Allah tsb masih relevan sampai sekarang dan perbedaannya terletak pada persepsi dan interpretasi.

Contoh

1-Menurut firman Allah di Kel.20:1-17 ada terselip penjelasan mengenai hari Sabat, dan dipertegas di Kel.31:12-17. Ketegasan ini mengatakan, jagalah kekudusan hari Sabat dan siapa yang melanggar pasti dihukum mati. Maka tidak heran ahli Taurat bangsa Yahudi dan kelompok Farisi mengikuti secara tegas peraturan hari Sabat. Jadi manusia harus tegas menjalankan peraturan walaupun manusia harus menjadi korban, itulah interpretasi ahli Taurat dan kelompok Farisi.

2-Tapi persepsi kelompok orang lain belum tentu sama, misalnya perlakuan peraturan atau hukum untuk semua orang harus sama, tapi ada kekecualian dalam hal pertolongan antara hidup dan mati untuk seseorang yang memerlukan pertolongan segera/saat itu. Maka peraturan itu jangan bertele-tele dan bisa dipersingkat untuk keselamatan. Cara ini yang dipakai Yesus untuk menyembuhkan orang walaupun di hari Sabat. Jadi peraturan atau sarana adalah untuk kepentingan manusia.

3-Seorang wanita tinggal di propinsi Banten, setelah menikah ia ingin mengganti KTP ke Jakarta,  karena mengikuti suami, semua persyaratan telah dipenuhi tapi ternyata proses ini membutuhkan 6 s/d 9 bulan. Saya tidak mengerti kenapa dibutuhkan waktu selama itu. Secara manual tidak perlu waktu selama itu. Menurut saya peraturan ini  menghambat proses jadi harus di-uptodate-kan. Jadi disini masyarakat harus mengikuti peraturan, walaupun peraturan itu sudah ketinggalan zaman.  Hal seperti ini yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, (Luk.6-11).

4-Saya bertemu dengan seorang Vietnam lalu dia bercerita pengalaman masa lalu di USA dan di negaranya. Dia mengatakan bahwa di Vietnam beberapa tahun lalu sangat sulit untuk memperoleh izin usaha selain itu mahal dan lama sekali, sekitar 3 s/d 9 bulan, tetapi sekarang ini sudah berubah, bila semua persyaratan telah dipenuhi maka waktu pengurusa hanya 1(satu) hari dan di 1(satu) tempat. Jadi disini peraturan untuk kepentingan masyarakat

5-Teman saya browsing di internet yang akhirnya bertemu muka dengan pengusaha chip untuk IP (internet protocol) telephony dari Eropa, bila penjualan di Indonesia bisa mencapai 300.000 menit per hari maka pengusaha Eropa akan menjual chip IP Telephony seharga Rp15,00 (lima belas rupiah) kepada teman saya. Teman saya menghubungi beberapa operator, a.l. Telkomsel dan perusahaan-perusahaan swasta, tapi para operator belum mengambil keputusan sebelum ada persetujuan teknis dari Departemen Komunikasi dan Informatika RI, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Setelah 3 kali diskusi informal dengan karyawan DirJen, maka kawan  saya mengirimkan surat untuk kemungkinan mendapatkan perizinan, ke DirJen tsb. Dan jawaban dari DirJen, no416/DJPT.3/Kominfo/11/2010, yaitu,….….”..DirJen, belum ada kesiapan dari industry telekomunikasi secara nasional”. Jadi pemerintah tidak siap untuk membuat peraturan agar rakyat bisa menikmati harga telekomunikasi murah. Jadi seolah-oleh membiarkan rakyat membayar harga pemakaian telepon yang mahal.

Sekarang bertanyalah kepada diri kita, peraturan untuk manusia atau manusia untuk peraturan.

Sangat disarankan agar peraturan dan sarana adalah untuk mencapai kepentingan rakyat.